Saat ini RAPP kampanye seolah-olah mereka pahlawan tenaga kerja, mereka
lupa karena salah kelola buktinya banyak gambut yang terbakar, akhirnya
masyarakat hirup asap berpuluh tahun lamanya.
Mereka menggertak pemerintah (KLHK) dengan menyebarkan isu PHK karena RKU nya ditolak. Tapi tidak mau jujur mengapa RKU mereka ditolak. Sikap-sikap tidak jujur ini ditambah dengan memprovokasi masyarakat soal penghentian operasi, padahal aktivitas keluar masuk kayu tetap jalan terus 24 jam. Ekspor juga jalan. Harusnya RAPP mentaati amanat dalam PP gambut yang tujuannya jelas untuk melindungi jutaan rakyat Riau dari ancaman karhutla berulang.
Pelanggaran2 dan kerusakan lingkungan yg dilakukan RAPP sudah banyak sekali, dan selama ini selalu ditutupi orang kementerian. Sekarang ini baru ada Menteri yang berani menjatuhkan sanksi, dan itupun bukan pencabutan izin melainkan meminta mereka menyusun rencana kerja sesuai dengan semangat perlindungan ekosistem gambut. Jika perusahaan sejenis mau patuh, mengapa RAPP harus membangkang? mereka satu-satunya perusahaan HTI yang tidak patuh pada amanat PP Gambut.
Mari kita ingat!
1. Kebakaran hutan/lahan menyengsarakan rakyat, negara rugi 200 T lebih, jangan ulangi lagi
2. Benahi tata kelola dan restorasi gambut kalau mau selamat dari bencana asap, cukup sudah
3. Dukung KLHK benahi tata kelola dan restorasi gambut
4. Korporasi jangan mau untung sendiri, kawasan lindung gambut yang sudah dirusak, harus di restorasi, kalau kebakar yang rugi masyarakat.
Jadi sudah seharusnya RAPP menghentikan cara-cara busuk memprovokasi rakyat. Hendaknya mereka jujur mengapa RKU yg diajukan berkali-kali ditolak KLHK. Semua itu karena mereka ingin berbisnis dengan aturan mereka sendiri, dan tidak mau mengedepankan perlindungan ekosistem gambut.
Dalam SK pembatalan RKU, tidak ada perintah penghentian operasi. Yg ada perintah menyusun revisi RKU sesuai PP 57 dalam waktu 10 hari. Bukannya memperbaiki dgn niat baik, RAPP malah memprovokasi rakyat dengan isu-isu liar yang meresahkan. Perusahaan ini sudah banyak melanggar aturan dan merusak lingkungan. Perusahaan ini juga menjadi satu2nya yang tidak mau menyusun RKU sesuai arahan pemerintah. Sementara perusahaan2 sejenis lainnya dan lebih besar saja malah mau mengedepankan semangat perlindungan gambut.
Maju terus Ibu Menteri Siti Nurbaya untuk melindungi gambut Riau. Meski cercaan dan fitnah menyerangmu, kami tahu perjuanganmu adalah untuk membebaskan jutaan rakyat Riau dari penderitaan bencana asap.
Mereka menggertak pemerintah (KLHK) dengan menyebarkan isu PHK karena RKU nya ditolak. Tapi tidak mau jujur mengapa RKU mereka ditolak. Sikap-sikap tidak jujur ini ditambah dengan memprovokasi masyarakat soal penghentian operasi, padahal aktivitas keluar masuk kayu tetap jalan terus 24 jam. Ekspor juga jalan. Harusnya RAPP mentaati amanat dalam PP gambut yang tujuannya jelas untuk melindungi jutaan rakyat Riau dari ancaman karhutla berulang.
Pelanggaran2 dan kerusakan lingkungan yg dilakukan RAPP sudah banyak sekali, dan selama ini selalu ditutupi orang kementerian. Sekarang ini baru ada Menteri yang berani menjatuhkan sanksi, dan itupun bukan pencabutan izin melainkan meminta mereka menyusun rencana kerja sesuai dengan semangat perlindungan ekosistem gambut. Jika perusahaan sejenis mau patuh, mengapa RAPP harus membangkang? mereka satu-satunya perusahaan HTI yang tidak patuh pada amanat PP Gambut.
Mari kita ingat!
1. Kebakaran hutan/lahan menyengsarakan rakyat, negara rugi 200 T lebih, jangan ulangi lagi
2. Benahi tata kelola dan restorasi gambut kalau mau selamat dari bencana asap, cukup sudah
3. Dukung KLHK benahi tata kelola dan restorasi gambut
4. Korporasi jangan mau untung sendiri, kawasan lindung gambut yang sudah dirusak, harus di restorasi, kalau kebakar yang rugi masyarakat.
Jadi sudah seharusnya RAPP menghentikan cara-cara busuk memprovokasi rakyat. Hendaknya mereka jujur mengapa RKU yg diajukan berkali-kali ditolak KLHK. Semua itu karena mereka ingin berbisnis dengan aturan mereka sendiri, dan tidak mau mengedepankan perlindungan ekosistem gambut.
Dalam SK pembatalan RKU, tidak ada perintah penghentian operasi. Yg ada perintah menyusun revisi RKU sesuai PP 57 dalam waktu 10 hari. Bukannya memperbaiki dgn niat baik, RAPP malah memprovokasi rakyat dengan isu-isu liar yang meresahkan. Perusahaan ini sudah banyak melanggar aturan dan merusak lingkungan. Perusahaan ini juga menjadi satu2nya yang tidak mau menyusun RKU sesuai arahan pemerintah. Sementara perusahaan2 sejenis lainnya dan lebih besar saja malah mau mengedepankan semangat perlindungan gambut.
Maju terus Ibu Menteri Siti Nurbaya untuk melindungi gambut Riau. Meski cercaan dan fitnah menyerangmu, kami tahu perjuanganmu adalah untuk membebaskan jutaan rakyat Riau dari penderitaan bencana asap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar